Minim Kesadaran Masyarakat Bima Untuk BerZakat

Bima, Gaung NTB
Dalam bulan ramadhan diketahui masyarakat dikabupaten bima pada umumnya diketahui kurang memiliki kesadaran dalam berzakat, kalau dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten dilombok, Kabupaten Sumbawa serta daeral lain yang ada dipripinsi NTB. Tetapi untuk dibima sendiri sangat minim kesadaran masyarakat bima untuk berjakat.
Dari total warga negara kabupaten bima sejumlah 450 jiwa dan dikurangi fakir miskin 10 ribu jiwa. Jelas Ketua Bazis Kabupaten Bima, Drs. Anwar H. Muhammad saat ditemui dikantornya Selasa (2/10) kemarin diruang kerjanya. Lanjutnya,s edangkan untuk pengumpulan zakat perorangan bisa mencapai 4 miliar sementara yang terkumpul pada tahun 2007 ini mencapai 1,3 M.
Ini seharusnya mencapai angka 4 M tapi justru menurun kalau kita hitung sesuai total pengeluaran zakat, “ini disebabkan wajib jakat banyak menyerahkan pada guru ngaji, mesjid, dan sekolah”. Kalau saja jakat itu diserahkan pada kantor bazda, tentu saja tidak menurun terkait angka zakat dan infak dikabupaten bima ini. Katanya.
Karena fungsi jakat itu adalah untuk orang-orang yang tergolong miskin dikabupaten bima ini, sebab zakat hanya dikhususkan bagi delapan kriteria yakni fakir miskin, duafa, mualllaf, dan lain-lain. Tapi kalau zakat tersebut dialokasikan bagi pembangunan mesjid, itu tidak boleh. Tegasnya. (Gbe)

Dephut Dukung Pansus Selidiki Kasus Lahan Inclave

Taliwang, Gaung NTB
Departemen Kehutanan (Dephut) RI, mendukung langkah Panitia Khusus (Pansus) pengadaan barang dan jasa bentukan DPRD dalam menyelidiki kasus ratusan hektar tanah inclave yang saat ini dikuasi oleh pejabat dan kroninya.
Dukungan dari Dephut ini disampaikan langsung kepada pimpinan dan anggota Pansus yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Depatemen terkait pekan lalu.
Ketua Pansus Umar Mansyur SH, kepada Gaung NTB kemarin, menyatakan, Dephut bahkan siap memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk memperlancar kerja Pansus dalam penyelidikan kasus itu. Pansus diminta untuk tidak memberi kompromi sedikitpun dalam kasus ini, karena jelas telah terjadi pembabatan hutan.
“Kami diterima oleh staff khusus menteri kehutanan di kantornya. Dalam pertemuan itu Dephut memberi motivasi dan akan menunggu hasil kerja pansus dalam menyelidiki kasus ini,” terang Umar.
Dukungan dari Dephut ini beralasan, mengingat kasus penyerobotan tanah inclave telah terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Selain merugikan Negara dan menyebabkan kerusakan hutan, kegiatan penyerobotan lahan ini juga merugikan masyarakat sekitar kawasan hutan, karena lahan inclave itu sebenarnya diperuntukkan untuk dikelola oleh masyarakat setempat untuk kesejahteraan mereka.
“Logikanya jika dikelola oleh masyarakat kawasan hutan itu tidak akan mengalami kerusakan karena dieksplotasi hanya untuk kehidupan sehari-hari. Lain halnya jika dikusai pejabat atau pihak lain yang berorientasi keuntungan pasti akan menimbulkan kerusakan hutan,” papar Umar.
Alasan lain dukungan dari Dephut adalah adanya indikasi keterlibatan oknum pejabat dan kroninya dalam kasus ini. Dephut berpandangan, pejabat seharusnya melarang praktek-praktek pembabatan hutan serta mengkomersilkan lahan inclave. Tetapi dalam kasus yang terjadi di KSB justeru terindikasi ada pejabat yang menguasai dengan terbitnya sertifikat dengan orientasi keuntungan yang dibuktikan dengan terbitnya Ijin Penebangan Kawasan Tanah Milik (IPKTM) atas lahan inclave tersebut.
“Untuk saat ini kita masih fokus pada proses terbitnya sertifikat atas ratusan hektar lahan itu. Penyelidikan mengenai IPKTM dan dugaan pembabatan hutan akan menyusul,” imbuh Umar.
Umar juga menegaskan keseriusan Pansus dalam menyelidiki kasus ini. Munculnya pesimisme masyarakat bahwa Pansus nantinya akan mempetieskan dan tidak melanjutkan kasus itu ke proses hukum dijawabnya dengan komitmen untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dalam kasus ini, termasuk dengan mengoptimalkan koordinasi dan kosultasi dengan departemen terkait.
“Sikap Pansus ditegaskan secara politis dalam paripurna DPRD, soal kelanjutan ke proses hukum, itu tidak hanya bisa dilakukan oleh Pansus, masyarakat dan komponen lain juga bisa,” tandasnya.(Gte)